Implementasi Zakat Profesi Dalam Sistem Payroll Di Pt Perusahaan Listrik Negara Up3 Cirebon Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dede Al Mustaqim, (2024) Implementasi Zakat Profesi Dalam Sistem Payroll Di Pt Perusahaan Listrik Negara Up3 Cirebon Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Bachelor thesis, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC.

	Text 2108202024_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108202024_2_bab1.pdf Download (535kB)
	Text 2108202024_6_bab5.pdf Download (305kB)
	Text 2108202024_7_dafpus.pdf Download (334kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik zakat profesi melalui sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon, berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 120. P/DIR/2017, yang mengatur pemotongan zakat penghasilan dan pemungutan infak, shodaqqoh, serta wakaf secara terpusat untuk disalurkan melalui Yayasan Baitul Maal PLN. Keabsahan praktik ini menjadi perhatian utama, terutama terkait pemahaman pegawai mengenai kewajiban zakat dan prosedur pemotongan gaji. Zakat profesi sebagai instrumen keuangan sosial berpotensi memberdayakan masyarakat dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi zakat profesi dalam sistem payroll, serta tinjauan hukum Islam menggunakan teori maqashid syariah dan hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan normatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi zakat profesi melalui sistem payroll dilakukan dengan pemotongan otomatis gaji karyawan muslim berdasarkan persentase yang ditetapkan oleh Divisi Human Capital Management. Zakat dipotong dari penghasilan untuk karyawan dengan penghasilan memenuhi nishab, dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok karyawan untuk kesejahteraan mereka. Penghitungan haul mengikuti kalender hijriah, dan semua zakat dikelola oleh Yayasan Baitul Maal PLN untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak; (2) Implementasi zakat profesi sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kebijakan pemotongan 2,5% dari gaji sah secara syariah dan memudahkan karyawan dalam menunaikan zakat tepat waktu dan transparan, selaras dengan teori Maqashid Syariah Imam Syatibi; (3) Zakat yang dikelola Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs, termasuk pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kesehatan (SDG 3) dengan layanan gratis, dan dukungan untuk pendidikan berkualitas (SDG 4). Pemberdayaan ekonomi mikro (SDG 8) mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sedangkan fokus pada masyarakat terpinggirkan membantu mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10) Kata Kunci: Zakat Profesi, Sistem Payroll, SDGs, Hukum Islam, Hukum Positif.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	24 Feb 2025 04:14
Last Modified:	24 Feb 2025 04:14
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/14861

Actions (login required)

View Item