Fatimatuz Zahro, (2024) Peran DPRD Kota Cirebon Dalam Penyelesaian Konflik Antara Kontraktor Dan Pejabat Kampus Dengan Warga Terkait Pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Studi Kasus di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.
![]() |
Text
2008206009_1_cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
2008206009_2_bab1.pdf Download (470kB) |
![]() |
Text
2008206009_6_bab5.pdf Download (365kB) |
![]() |
Text
2008206009_7_dafpus.pdf Download (493kB) |
Abstract
Pemicu utama konflik adalah proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena perbedaan dan kesalahpahaman antara individu maupun kelompok satu dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya. Latar belakang terjadinya konflik di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kota Cirebon dan bagaimanakah cara penyelesaian konflik oleh DPRD Kota Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menggambarkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu Pertama, mengenai Latar Belakang Terjadinya Konflik Terjadinya Konflik antara Warga dengan Kontraktor dan Pejabat Kampus terkait Pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Kedua. Peran DPRD Kota Cirebon dalam Penyelesaian Konflik antara Warga dengan Kontraktor dan Pejabat Kampus terkait Pembangunan Gedung Siber LAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Ketiga, Peran DPRD Kota Cirebon di Tinjau dari Prespektif Teori Konflik. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, latar belakang terjadinya konflik antara warga, kontraktor dan pejabat kampus terkait pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yaitu karena adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh dua belah pihak yang mana berisikan tentang keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Akan tetapi, satu belah belah pihak yaitu kontraktor yang melaksanakan pekerjaan gedung siber melanggar perjanjian terkait jam kerja proyek pembanguna gedung harus di lakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB, tetapi malah melebihi batas waktu tersebut. Dan kejadian serupa terjadi berulang-ulang kali sehingga mengganggu kenyamanan warga. Dengan demikian warga membuat surat aduan yang di kirim ke DPRD Kota Cirebon untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Selanjutnya Peran DPRD Kota Cirebon dalam Penyelesaian Konflik melalui tiga tahap yaitu: 1) Negosiasi, 2) Mediasi, dan 3) Konsiliasi. Selanjutnya peran DPRD Kota Cirebon di tinjau dari Prespektif Teori Konflik yaitu Teori Lewis A Coser dengan melakukan mediasi dan pengawasan. Selanjutnya peran DPRD Kota Cirebon di tinjau dari Prespektif Ajaran Islam melalui empat tahap yaitU; 1) Mediasi (tahkim), 2) Musyawarah (Syura), 3) Saling Memaafkan (islah), 4) Jaminan Kebebasan ( Al-Hurriyah). Kata Kunci : Peran DPRD, Penyelesaian Konflik Pembangunan Gedung
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
Date Deposited: | 21 Mar 2025 07:40 |
Last Modified: | 21 Mar 2025 07:40 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15146 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |