Kewenangan Bawaslu (Kota Cirebon) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Tahun 2019

Siti Umaeroh Tatang Al Zanaki, (2024) Kewenangan Bawaslu (Kota Cirebon) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Tahun 2019. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2008206072_1_cover.pdf Download (792kB)
	Text 2008206072_2_bab1.pdf Download (406kB)
	Text 2008206072_6_bab5.pdf Download (159kB)
	Text 2008206072_7_dafpus.pdf Download (256kB)

Abstract

adalah Negara demokrasi, setiap lima tahun sekali melaksanakan pemilihan umum untuk pergantian pemimpin, dalam pelaksanaan pemilihan umum seringkali terjadi pelanggaran salah satunya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. Agar terciptanya pemilihan umum yang jujur, adil dan amanah maka Bawaslu Kota Cirebon memiliki wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Salah satunya mencegah dan mengawasi terhadap Aparatur Sipil Negara menjadikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon dalam setiap pemilihan umum, guna menjaga etika netralitas selaku pelayan publik karna kerapkali sering di tarik dan di ajak untuk mendukung calon/kandidat partai tertentu baik dalam Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Netralitas Aparatur Sipil Negara harus diterapkan dengan sebaik-baik mungkin agar Aparatur Sipil Negara bekerja semakin profesional sehingga kinerjanya sebagai pelayanan publik semakin terpercaya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Bawaslu Kota Cirebon dalam menangani pelanggaran pemilihan umum oleh Aparatur Sipil Negara pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kewenangan Bawaslu Kota Cirebon dalam hal ini meliputi: Temuan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, penerusan hasil kajian atas temuan laporan kepada yang berwenang dan rekomendasi. Sedangkan faktor pendukungnya adalah keberadaan Undang-Undang yang jelas, partisipasi masyarakat, serta laporan yang akurat. Kemudian faktor penghambatnya adalah kendala masa waktu tenggang, laporan yang tidak akurat, tidak lengkap dan susah menemukan bukti. Kata kunci: Bawaslu Kota Cirebon, Kewenangan, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	24 Mar 2025 06:49
Last Modified:	24 Mar 2025 06:49
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15172

Actions (login required)

View Item