Urgensi peraturan daerah kota cirebon nomor 14 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota cerdas Melalui smart governance dalam program cirebon jeh (jaringan edukasi hukum)

Fetty Zelia Fitriani, (2025) Urgensi peraturan daerah kota cirebon nomor 14 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota cerdas Melalui smart governance dalam program cirebon jeh (jaringan edukasi hukum). Bachelor thesis, S1 - Hukum Tata Negara UIN SSC.

	Text 2108206057_1_cover.pdf Download (2MB)
	Text 2108206057_2_bab1.pdf Download (391kB)
	Text 2108206057_6_bab5.pdf Download (147kB)
	Text 2108206057_7_dafpus.pdf Download (204kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pemerintahan menuju efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui e-government. Pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan SPBE, sementara Kota Cirebon menerapkannya melalui Perda Nomor 14 Tahun 2021, dengan fokus pada smart governance. Salah satu implementasinya adalah program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) guna meningkatkan keterbukaan informasi hukum, partisipasi publik, dan efisiensi perumusan kebijakan daerah. Program ini mengintegrasikan platform digital seperti sosialisasi produk hukum, JDIH, dan SIKOPER untuk memperkuat akses dan komunikasi hukum, mencerminkan komitmen Cirebon terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif dan cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep smart governance, implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep smart governance dalam program Cirebon JEH, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apa urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep smart governance? Kedua, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep smart governance dalam program Cirebon JEH? Dan ketiga, apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH? Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pertama, urgensi program Cirebon JEH tercermin dari perannya krusial dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju pemerintahan cerdas melalui digitalisasi layanan hukum, keterbukaan data, dan penguatan keterlibatan publik sesuai prinsip smart governance serta amanah dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, menjadi fondasi hukum bagi program ini. Kedua, Program Cirebon JEH telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip smart governance sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, program Cirebon JEH menunjukkan hasil yang positif dengan komunikasi yang lancar antar pelaksana, disposisi yang mendukung, struktur birokrasi yang memadai, namun masih perlu peningkatan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas maksimal. Ketiga, pelaksanaan program Cirebon JEH menghadapi hambatan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun langkah-langkah perbaikan seperti pengembangan sistem dan penguatan kolaborasi sedang diupayakan untuk memperlancar implementasi di masa depan.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Urgensi, Cirebon JEH, Smart Governance, JDIH, Peraturan Daerah.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	29 Jul 2025 02:25
Last Modified:	29 Jul 2025 02:25
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16002

Actions (login required)

View Item