Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Studi Kasus Di Kelurahan Cilincing Kota Jakarta Utara)

Dinda Oktaviyani, (2026) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Studi Kasus Di Kelurahan Cilincing Kota Jakarta Utara). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130034_1_cover.pdf Download (909kB)
	Text 2283130034_2_bab1.pdf Download (475kB)
	Text 2283130034_6_bab5.pdf Download (219kB)
	Text 2283130034_7_dafpus.pdf Download (292kB)

Abstract

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan lembaga partisipatif yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan masa bakti anggota LMK selama lima tahun dengan tujuan memperkuat stabilitas kelembagaan dan mengoptimalkan peran representatif LMK. Namun, dalam praktik di Kelurahan Cilincing, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas fungsi LMK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap efektivitas peran LMK ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui studi kasus di Kelurahan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 telah dilaksanakan secara normatif namun belum optimal secara substantif. Masa bakti lima tahun belum secara signifikan meningkatkan kinerja, representasi, maupun partisipasi masyarakat. Hambatan utama meliputi rendahnya keaktifan anggota, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya partisipasi warga, serta dukungan operasional yang belum memadai. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, efektivitas LMK berkaitan dengan penerapan prinsip amanah, keadilan, syura, dan ketaatan kepada ulil amri, yang dalam praktiknya masih memerlukan penguatan agar terwujud secara substantif dalam tata kelola kelurahan. Kata kunci: Implementasi; Lembaga Musyawarah Kelurahan; Masa bakti lima tahun; partisipasi masyarakat; dan fikih siyasah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	07 Apr 2026 07:16
Last Modified:	07 Apr 2026 07:16
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17642

Actions (login required)

View Item