Implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Bekasi Di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara

Salma Shabirah, (2026) Implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Bekasi Di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130035_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130035_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130035_6_bab5.pdf Download (310kB)
	Text 2283130035_7_dafpus.pdf Download (362kB)

Abstract

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah perangkat hukum lokal yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Namun, berdasarkan bukti empiris, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi masih menunjukkan tren peningkatan, terutama di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara norma hukum yang sudah ditetapkan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta meninjau kebijakan tersebut dari sudut pandang fiqih siyasah dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aktor kebijakan, observasi partisipatif, serta telaah dokumen kebijakan daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan telah berjalan sesuai dengan norma, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal. Implementasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya koordinasi antar lintas sektor, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum meratanya kapasitas kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dari perspektif fiqih siyasah, keadaan tersebut mencerminkan bahwa prinsip kemaslahatan (maslahah) dan tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan belum terealisasi secara maksimal dalam pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran perangkat daerah terkait, pengoptimalan koordinasi antara lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai manifesti peran negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan perempuan secara berkelanjutan. Kata kunci; pemberdayaan perempuan; perlindungan perempuan; kebijakan daerah; implementasi kebijakan; fiqih siyasah dustūriyyah.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	07 Apr 2026 07:42
Last Modified:	07 Apr 2026 07:42
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17643

Actions (login required)

View Item