Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 (Studi Di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)

Lutfiyanti, (2026) Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 (Studi Di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130005_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130005_2_bab1.pdf Download (524kB)
	Text 2283130005_6_bab5.pdf Download (298kB)
	Text 2283130005_7_dafpus.pdf Download (347kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang mencerminkan proses demokrasi di tingkat desa, yang memainkan peran penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. BPD bertugas untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi warga, serta memantau kinerja kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi bagaimana BPD menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, serta melalui observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara menguraikan fakta hukum yang terjadi di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPD di Desa Setupatok secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015, terutama dalam aspek legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Meski demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbataan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas dan kewenangannya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antara BPD dan pemerintahan desa. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD, memperkuat peran pembinaan dari pemerintah daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat agar kinerja BPD dapat berlangsung dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja BPD, Pemerintahan Desa

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	08 Apr 2026 01:46
Last Modified:	08 Apr 2026 01:47
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17645

Actions (login required)

View Item