Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sertipikat Tanah Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Studi Kasus Di Jalan Ampera Kota Cirebon)

Aldi Komara, (2026) Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sertipikat Tanah Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Studi Kasus Di Jalan Ampera Kota Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130040_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130040_2_bab1.pdf Download (549kB)
	Text 2283130040_6_bab5.pdf Download (312kB)
	Text 2283130040_7_dafpus.pdf Download (348kB)

Abstract

Pemblokiran sertipikat tanah oleh pemerintah merupakan tindakan administratif yang memiliki implikasi hukum signifikan terhadap hak atas tanah warga negara. Secara normatif, hak atas tanah di Indonesia dijamin oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah. Pemblokiran sertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 pada prinsipnya merupakan tindakan administratif yang bersifat sementara, dilakukan untuk menjaga status quo terhadap objek tanah yang sedang dalam sengketa atau permasalahan hukum tertentu. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan pemblokiran sertipikat tanah di Jalan Ampera Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 menimbulkan pertanyaan yuridis terkait dasar hukum, prosedur pelaksanaan, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai legalitas tindakan pemblokiran, kesesuaian prosedur dengan peraturan perundang-undangan, serta dampaknya terhadap pemegang hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis terhadap praktik administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan setempat. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen terhadap regulasi pertanahan, analisis putusan hukum terkait, serta wawancara dengan pemilik tanah dan pejabat pertanahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi norma hukum, interpretasi peraturan, dan evaluasi praktik administratif. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi dengan ahli hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal prosedur pemblokiran telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih ditemukan persoalan terkait transparansi, pemberitahuan kepada pemegang hak, serta proporsionalitas tindakan administratif. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya peralihan hak, pembebanan hak tanggungan, dan aktivitas hukum lainnya atas tanah dimaksud, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang sertipikat apabila tidak disertai dasar hukum yang kuat dan batas waktu yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan pemblokiran, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanah. Kata kunci: pemblokiran sertipikat tanah; hukum agraria; kepastian hukum;

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	08 Apr 2026 04:03
Last Modified:	08 Apr 2026 04:03
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17648

Actions (login required)

View Item