Transparansi Dan Akuntabiltas Pengelolaan Dana Oleh Baznas Kabupaten Majalengka Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Tasbita Qolbiya, (2026) Transparansi Dan Akuntabiltas Pengelolaan Dana Oleh Baznas Kabupaten Majalengka Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130027_1_cover.pdf Download (667kB)
	Text 2283130027_2_bab1.pdf Download (359kB)
	Text 2283130027_6_bab5.pdf Download (140kB)
	Text 2283130027_7_dafpus.pdf Download (291kB)

Abstract

zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menegaskan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas sebagai dasar tata kelola zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka sebagai lembaga resmi negara memiliki kewenangan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat terkait transparansi, akuntabilitas, serta ruang lingkup kewenangan pengelolaan zakat, terutama setelah diberlakukannya regulasi yang menekankan integrasi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai implementasi pelaporan kinerja transparansi keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka, efektivitas fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap BAZNAS, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pelaporan dan penyaluran zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Majalengka, pemerintah daerah terkait, serta pihak-pihak yang relevan, disertai dengan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, laporan kegiatan, dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta prinsip-prinsip good zakat governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka pada dasarnya telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada PSAK 109 serta mekanisme pelaporan periodik kepada pemerintah daerah dan BAZNAS di tingkat provinsi dan nasional. Fungsi pengawasan pemerintah daerah telah berjalan secara normatif melalui audit, kewajiban pelaporan, dan koordinasi program, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan perluasan literasi zakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di Kabupaten Majalengka. Kata kunci: BAZNAS, pengelolaan zakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas program sosial, Majalengka, literasi zakat, mustahiq, muzaki.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	08 Apr 2026 07:17
Last Modified:	08 Apr 2026 07:17
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17649

Actions (login required)

View Item