Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kemajuan Ekonomi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Bpd (Studi Kasus Di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding)

Afwah Muntazah, (2026) Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kemajuan Ekonomi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Bpd (Studi Kasus Di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130002_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130002_2_bab1.pdf Download (708kB)
	Text 2283130002_6_bab5.pdf Download (248kB)
	Text 2283130002_7_dafpus.pdf Download (490kB)

Abstract

Kajian ini menelaah pelaksanaan dan efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi perkembangan ekonomi desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding. BPD menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, termasuk pengelolaan APBDes dan BUMDes.Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) bagaimana mekanisme pengawasan BPD terhadap kemajuan ekonomi desa dilaksanakan sesuai Perda tersebut; (b) bagaimana efektivitasnya dalam mewujudkan kemajuan ekonomi; dan (c) apa saja faktor penghambat pelaksanaannya. Pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses, mekanisme, efektivitas, serta hambatan pengawasan BPD melalui interpretasi terhadap praktik empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah melalui monitoring program ekonomi desa, evaluasi kinerja pemerintah desa, pengawasan pengelolaan APBDes dan BUMDes, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Peran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran operasional, rendahnya independensi, kurangnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi dan pembiayaan, serta peningkatan partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola ekonomi desa yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: BPD, pengawasan desa, pembangunan ekonomi desa, BUMDes, Perda Majalengka Nomor 6 Tahun 2019

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	09 Apr 2026 02:23
Last Modified:	09 Apr 2026 02:24
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17657

Actions (login required)

View Item