Amar Mujahid, (2026) Tinjauan Yuridis Terhadap Kendala Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Desa Gegesik Kulon Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.
|
Text
2283130023_1_cover.pdf Download (883kB) |
|
|
Text
2283130023_2_bab1.pdf Download (395kB) |
|
|
Text
2283130023_6_bab5.pdf Download (229kB) |
|
|
Text
2283130023_7_dafpus.pdf Download (265kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gegesik Kulon belum berjalan optimal. Permasalahan yang muncul antara lain lemahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gegesik Kulon serta apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perangkat desa, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gegesik Kulon masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, struktural, maupun operasional. Secara yuridis, masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Sementara dari aspek teknis, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penghambat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengurus, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, BUMDes, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Gegesik Kulon, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 09 Apr 2026 02:33 |
| Last Modified: | 09 Apr 2026 02:33 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17659 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

