Implmentasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan UIN SSC)

Shofiyatul Ashfiya, (2026) Implmentasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan UIN SSC). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130047_1_cover.pdf Download (2MB)
	Text 2283130047_2_bab1.pdf Download (773kB)
	Text 2283130047_6_bab5.pdf Download (174kB)
	Text 2283130047_7_dafpus.pdf Download (494kB)

Official URL: https://syekhnurjati.ac.id

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon, khususnya di lingkungan UIN SSC, menimbulkan masalah ketertiban, gangguan akses publik, dan potensi bahaya keselamatan lalu lintas yang mengindikasikan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dalam mengatur keberadaan PKL di Kota Cirebon khususnya di lingkungan UIN SSC, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan Perda terhadap PKL yang melanggar ketentuan, serta meninjau relevansi fiqih siyasah sebagai landasan normatif bagi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Pendekatan Perundang‑undangan (statute approach) dan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data penelitian meliputi data primer berupa wawancara dengan petugas Satpol PP, observasi lapangan, dan dokumentasi resmi, serta data sekunder berupa literatur, statistik, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data untuk menyaring informasi relevan dan penyajian analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum untuk penataan dan pemberdayaan PKL, namun pelaksanaannya di lingkungan UIN SSC belum berjalan optimal. Banyak PKL masih beroperasi di lokasi terlarang karena sosialisasi dan pendataan kurang memadai serta ketersediaan lokasi alternatif belum mencukupi. Koordinasi antarlembaga dan sumber daya penegakan hukum masih lemah, sedangkan prosedur perizinan dan mekanisme relokasi belum responsif terhadap kondisi ekonomi PKL. Dari tinjauan fiqih siyasah, penegakan Perda memiliki legitimasi karena bertujuan melindungi maslahat umum namun pelaksanaan kebijakan wajib mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, yaitu melalui pembinaan, penyediaan relokasi yang layak, pemberdayaan ekonomi, serta mekanisme penegakan yang bersifat bertahap dan partisipatif agar penataan menjadi adil dan berkelanjutan. Kata Kunci : pedagang; kebijakan; ekonomi; usaha; dan hukum

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	09 Apr 2026 03:04
Last Modified:	09 Apr 2026 03:04
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17667

Actions (login required)

View Item