Gusnanda Syakirol Lie`An Ummih, (2026) Analisis Peran Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.
|
Text
2108206014_1_cover.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
2108206014_2_bab1.pdf Download (525kB) |
|
|
Text
2108206014_6_bab5.pdf Download (320kB) |
|
|
Text
2108206014_7_dafpus.pdf Download (315kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas peran Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan prinsip good governance. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif regulasi dengan praktik di lapangan, khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan transparansi, dan belum optimalnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kelurahan Kenanga dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 serta menilai penerapan prinsip good governance, khususnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kelurahan Kenanga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan, namun belum optimal dalam mewujudkan prinsip good governance. Partisipasi masyarakat masih terbatas, transparansi pengelolaan program belum sepenuhnya terbuka, serta akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi dan dukungan aparatur kelurahan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan riil warga. Kata kunci: kelurahan; pembangunan; pemberdayaan masyarakat; good governance; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Apr 2026 02:40 |
| Last Modified: | 10 Apr 2026 02:42 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17725 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

