Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Uu Nomor 10 Tahun 2026: Studi Kasus Pilkada Bupati Cirebon 2024

Selfia Ulya Afifah, (2026) Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Uu Nomor 10 Tahun 2026: Studi Kasus Pilkada Bupati Cirebon 2024. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130120_1_cover.pdf Download (731kB)
	Text 2283130120_1_cover.pdf Download (731kB)
	Text 2283130120_2_bab1.pdf Download (242kB)
	Text 2283130120_6_bab5.pdf Download (44kB)
	Text 2283130120_7_dafpus.pdf Download (188kB)

Abstract

Praktik politik uang (money politic) masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena berpotensi merusak prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Dalam Pilkada Bupati Cirebon 2024, Bawaslu Kabupaten Cirebon memegang peran strategis dalam mencegah praktik politik uang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, kondisi sosial dan politik di tingkat lokal menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah politik uang, strategi dan langkah preventif yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Bawaslu Kabupaten Cirebon serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Bawaslu, literatur ilmiah, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah menjalankan peran pencegahan politik uang melalui edukasi politik, pengawasan partisipatif, pemetaan kerawanan, serta pemanfaatan media digital. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi hambatan berupa faktor kemiskinan, kultur permisif masyarakat, dan kerawanan wilayah perbatasan kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan yang adaptif, sinergi lintas pihak, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan. Kata kunci: Bawaslu Kabupaten Cirebon; Politik Uang; Pencegahan; Pilkada.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 07:07
Last Modified:	10 Apr 2026 07:07
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17734

Actions (login required)

View Item