Yoga Adhi Pramana, (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Kebijakan Larangan Aktivitas Pengamen dan Pengemis di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang). Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.
|
Text
2283130054_1_cover.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
2283130054_2_bab1.pdf Download (635kB) |
|
|
Text
2283130054_6_bab5.pdf Download (303kB) |
|
|
Text
2283130054_7_dafpus.pdf Download (495kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan tujuan tersebut, termasuk pengaturan aktivitas pengamen dan pengemis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan, khususnya di Desa Batangsari yang masih menghadapi permasalahan ketertiban pada waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (empiris). Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan aparat desa, Satpol PP, dan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Batangsari belum berjalan optimal, ditandai dengan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan larangan aktivitas pengamen dan pengemis pada waktu yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi meliputi keterbatasan sosialisasi, kurangnya sumber daya dan pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut telah sesuai secara normatif dengan prinsip kemaslahatan dan ketertiban umum, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan humanis. Kata kunci: implementasi kebijakan; ketertiban umum; peraturan daerah; fiqh siyasah dusturiyah; masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 13 Jul 2026 07:29 |
| Last Modified: | 13 Jul 2026 07:29 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18288 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

