Yulyanti, (2026) Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.
|
Text
2283130053_1_cover.pdf Download (9MB) |
|
|
Text
2283130053_2_bab1.pdf Download (9MB) |
|
|
Text
2283130053_6_bab5.pdf Download (9MB) |
|
|
Text
2283130053_7_dafpus.pdf Download (9MB) |
Abstract
Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon berdampak pada peningkatan volume timbulan sampah yang mencapai 1.400 ton per hari, sementara kapasitas penanganan hanya sekitar 800 ton per hari. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjadi salah satu faktor penyebab banjir di delapan kecamatan. Sebagai respons, pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Perda tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah, serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dan pemangku kepentingan terkait, serta analisis dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tiga kerangka teori utama, yaitu teori pelayanan publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 telah menunjukkan capaian positif berupa kolaborasi multipihak antara DLH, MUI, BAPEDA, dan Dinas Pendidikan, inovasi kemitraan melalui MOU dengan pasar, industri, dan masyarakat, serta pelaksanaan Program Kampung Bersih di 40 kecamatan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh ketimpangan kapasitas penanganan sampah, keterbatasan anggaran dan SDM operasional, serta belum optimalnya penegakan sanksi hukum. Dipengaruhi pula oleh faktor pendukung yang memperkuat implementasi dan faktor penghambat yang perlu diatasi. Dari perspektif fiqih siyasah dusturiyah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum dan integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan, meskipun masih bersifat persuasif dan belum didukung instrumen penegakan hukum yang tegas. Kata kunci: pengelolaan sampah; lingkungan hidup; fiqih siyasah dusturiyah; Kabupaten Cirebon
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 14 Jul 2026 01:31 |
| Last Modified: | 14 Jul 2026 01:31 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18309 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

