PROBLEMATIKA WAITING LIST DALAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPIKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Muhammad Muhyi Afkaro, (2026) PROBLEMATIKA WAITING LIST DALAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPIKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Bachelor thesis, S1-Pariwisata Syariah UIN SSC.

	Text 1908202089_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 1908202089_2_bab1.pdf Download (536kB)
	Text 1908202089_6_bab5.pdf Download (101kB)
	Text 1908202089_7_dafpus.pdf Download (329kB)

Official URL: https://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang adil, profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah. Keterbatasan kuota haji yang ditetapkan menyebabkan panjangnya daftar tunggu waiting list jamaah haji di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika waiting list, manajemen penyelenggaraan ibadah haji, serta tinjauan Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian secara naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna memperoleh hasil yang sistematis dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Daftar tunggu (waiting list) adalah isu yang menjadi kendala bagi calon jamaah haji. Kedua, Dalam pelaksanaan manajemen haji, terdapat berbagai fungsi manajemen yang perlu diterapkan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan baik. Dan Ketiga, Peraturan Undang-Undang No 13 tahun 2019 dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Kata kunci: Ibadah haji, waiting list, manajemen haji, Kementerian Agama, SISKOHAT

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	16 Jul 2026 06:44
Last Modified:	16 Jul 2026 06:44
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18799

Actions (login required)

View Item