ANALISIS PRAKTIK SISTEM PEMBAYARAN UPAH TERHADAP TENAGA KERJA PT AS PUTRA SINERGI PERDANA DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hilmy Aufar Izzaturrahman, (2026) ANALISIS PRAKTIK SISTEM PEMBAYARAN UPAH TERHADAP TENAGA KERJA PT AS PUTRA SINERGI PERDANA DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. Bachelor thesis, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC.

	Text 2283120013_1_cover.pdf Download (795kB)
	Text 2283120013_2_bab1.pdf Download (510kB)
	Text 2283120013_6_bab5.pdf Download (226kB)
	Text 2283120013_7_dafpus.pdf Download (288kB)

Abstract

Pelaksanaan sistem pembayaran upah dalam hubungan kerja merupakan aspek penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi tenaga kerja serta keberlangsungan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, sistem pengupahan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian dengan standar upah minimum, kurangnya transparansi, serta ketidakjelasan mekanisme pembayaran. Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah di PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem pembayaran upah di perusahaan tersebut, meninjau kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta mengevaluasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan maqashid Syariah Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian normatif-empiris yang berfokus pada realitas penerapan sistem pengupahan di perusahaan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Human Resource Development (HRD) dan karyawan PT AS Putra Sinergi Perdana, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan sistem pembayaran upah minimum di PT AS Putra Sinergi Perdana telah berjalan secara terstruktur dengan menjadikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai acuan utama, serta disesuaikan dengan struktur jabatan, masa kerja, dan beban kerja, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu; (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, praktik pengupahan di perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pemenuhan upah, penerapan struktur dan skala upah, kepastian pembayaran, serta perlindungan hak pekerja; (3) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pengupahan telah memenuhi prinsip akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, meliputi kejelasan pekerjaan, kejelasan upah, serta kepastian waktu pembayaran, serta mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kerangka maqashid syariah. Kata kunci: Sistem Pengupahan; Upah Minimum; Cipta Kerja; Akad Ijarah; Maqashid Syariah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	17 Jul 2026 03:11
Last Modified:	17 Jul 2026 03:11
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18920

Actions (login required)

View Item