Implementasi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 Mengenai Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian

Enda Rohenda, (2026) Implementasi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 Mengenai Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian. Masters thesis, HKI UIN Siber Syekh Nurjati.

	Text AWALAN -DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (405kB)
	Text BAB V.pdf Download (278kB)
	Text DAPUS.pdf Download (395kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam implementasi putusan nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, khususnya terkait efektivitas Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 54/Pdt.G/2025. Meskipun secara normatif hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak dan mantan istri, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan yuridis, sosiologis, dan psikologis serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan sehingga berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak pasca perceraian. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri, apa saja kendala pelaksanaan putusan nafkah, serta bagaimana efektivitas hukum Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan putusan, serta menganalisis efektivitas hukum putusan dalam menjamin kesejahteraan anak dan mantan istri. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian case study. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terdiri atas hakim, panitera, advokat, mantan suami, mantan istri, anak, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah, teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab orang tua.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri belum berjalan optimal. Terdapat kesenjangan antara law in books dan law in action. Kendala yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan dan eksekusi nafkah, rendahnya kesadaran hukum mantan suami, konflik emosional, budaya masyarakat, serta dominasi penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan mekanisme eksekusi hukum. Implementasi putusan nafkah tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, tetapi juga kondisi psikologis dan hubungan emosional anak dengan orang tuanya. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, perlindungan nafkah pasca perceraian merupakan bagian dari ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pengadilan Agama memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan nafkah melalui sistem monitoring yang lebih efektif, meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan. Kata Kunci: Implementasi Putusan, Hak Nafkah, Perceraian, Perlindungan Hukum, Maqāṣid al-Syarī‘ah.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Putusan, Hak Nafkah, Perceraian, Perlindungan Hukum, Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	03 Nov 2026 08:27
Last Modified:	03 Nov 2026 08:27
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19815

Actions (login required)

View Item