Dian Purwaningsih, (2021) Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut UU No. 8 tahun 1999 dan perspektif hukum islam (studi kasus di BPSK kota cirebon pada tahun 2019). Bachelor thesis, Hukum Ekonomi Syariah IAIN SNJ Cirebon.
|
Text
awalan dll.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
bab i.pdf Download (688kB) | Preview |
|
|
Text
bab v.pdf Download (309kB) | Preview |
|
|
Text
dapus.pdf Download (540kB) | Preview |
Abstract
Dian Purwaningsih : 1808202024, “PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di BPSK Kota Cirebon pada tahun 2019)”, Skripsi 2021. Konsumen senantiasa terletak pada posisi lemah dibanding dengan pelaku usaha. Konsumen biasanya kurang mendapatkan pengetahuan terkait produk yang dibelinya, sedangkan pelaku usaha mempunyai pengetahuan yang lebih tentang kondisi produk yang dibuatnya. Hal tersebut menjadika masyarakat luas sebagai konsumen harus dilindungi karena seringkali tidak berdaya dalam menangani aktivitas transaksi perdagangan sehari-hari. Solusi secara non litigasi dari pihak BPSK Kota Cirebon untuk menangani sengketa ini merupakan salah satu penawaran untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut tentang analisis peranan mediator di BPSK Kota Cirebon dalam menyelesaikan sengketa konsumen, pandangan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Cirebon, dan pandangan hukum Islam atas penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Cirebon. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan fenomena-fenomena dari sudut atau perspektif informan. Kemudian studi ini juga menggunakan pendekatan triangulasi dengan tujuan untuk mencari keterkaitan suatu fenomena dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, peran mediator di BPSK Kota Cirebon harus bisa memfasilitasi, memahami, bersikap adil, jujur, netral dan bijaksana, dapat membantu sepenuhnya terhadap penyelesaian sengketa tersebut serta harus mengedepankan kepentingan bersama. Kedua, pandangan UU No.8 Tahun 1999 atas penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Cirebon menyatakan beberapa kriteria, yaitu: UU No.8 Tahun 1999 selalu mengutamakan dan mementingkan kesepakatan serta kepentingan bersama, dan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK. Ketiga, pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Cirebon, ialah sangat menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan, terkait dengan penyelesaian sengketa, wilayatul fatwa bisa diajukan sebagai salah satu metode dalam rangka menyelesaikan sengketa dari pihak-pihak yang bersengketa. Kata kunci: Mediator, Sengketa Konsumen, Hukum Positif, dan Hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 02 Mar 2022 08:49 |
| Last Modified: | 02 Mar 2022 08:50 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/6276 |
Actions (login required)
 |
View Item |