Rini Juniati, (2022) Peran Dan Urgensi BPSK Dalam Perlindungan Konsumen Menurut UU RI No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam Di Cirebon. Bachelor thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
awalan dll.pdf Download (909kB) | Preview |
|
|
Text
bab i.pdf Download (300kB) | Preview |
|
|
Text
bab v.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
dapus.pdf Download (200kB) | Preview |
Abstract
RINI JUNIATI. NIM: 1808202043. “PERAN DAN URGENSI BPSK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM DI CIREBON”, 2021. Untuk melindungi hak-hak dari konsumen maka lahirlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen”. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 kemudian membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini meliputi peran serta tindakan sosialisasi dari BPSK yang ada di Kota Cirebon serta tinjauan hukum Islamnya. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendefinisikan fenomena-fenomena dari sudut atau perspektif informan. Kemudian studi ini juga menggunakan pendekatan triangulansi dengan tujuan untuk mencari keterkaitan suatu fenomena dari perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPSK Kota Cirebon mempunyai peran yang sangat penting bagi perlindungan konsumen di Kota Cirebon. Selain menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK juga mempunyai peran dalam pengawasan dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen. Adapun ditinjau dari perspektif hukum Islam, aadanya BPSK Kota Cirebon ini dinilai sebagai wadah untuk perlindungan konsumen karena didalam hukum Islam juga sangat memperhatikan perlindungan konsumen seperti yang didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 1. Sosialisasi BPSK Kota Cirebon dilakukan dengan cara bekerja sama dengan media-media yang ada di kota Cirebon, akan tetapi sejak adanya pandemi Covid-19 anggaran dari APBD Provinsi dipotong 50% sehingga selama beberapa tahun terakhir tidak diadakan sosialisasi. Kata Kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, dan Hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 11 Jul 2022 07:58 |
| Last Modified: | 11 Jul 2022 07:58 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/6977 |
Actions (login required)
 |
View Item |