Wahyu Cahyanudin, (2022) PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Suranengala Kulon Tahun 2019). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
AWALAN DLL.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (193kB) | Preview |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (343kB) | Preview |
Abstract
Pemilihan kepala desa, sama sebagaimana pemilihan-pemilihan pada umumnya yang mana menjadi sarana pertarungan politik para calon, hal ini dikarenakan kewenangan kepala desa cukup besar. Namun dalam praktik tidak dapat dipungkiri lagi mengenai lahirnya praktik money politik , penyalahgunaan wewenang hingga kecurangan dalam hasil pemilihan kepala desa. Dapat dipastikan dalam praktik pemilihan kepala desa di kemudian hari dapat menimbulkan perselisihan atas hasil pemilihan yang telah dilakukan tersebut Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk sengekta serta faktor-faktor yang yang mempengaruhi sengketa hasil pemilihan kepala desa untuk mengetahui penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon, Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqih Siyasah terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Tahun 2019. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan mengunakan pendekatan penelitian studi kasus,yakni suatu prosedur yang mengahasilkan data deskriftif berupa tulisan serta cara mengumpulkan data dengan acara studi kasus atas permasalahan yang timbul baik dari individu maupun dari klompok masayarakat, dalam hal ini mencakup akan pengumpulan sumber, untuk selanjutnya mengevaluasi, memverivikasi serta menguatkan akan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan dalam pemilihan kepala desa Suraneggala Kulon tahuan 2019, Hasil penelitian ini menunjukan, pertama, bahwa bentuk serta faktor penyebab akan terjadinya sengekata dalam hasil pemiliahn kepala desa di Kabupaten Cirebon Khususnya desa Suraneggala Kulon pada Tahun 2019 ialah Sumber Daya Manusia (SDM) penyelengara pemilihan kepala desa yang kurang mumpuni, fanatisme masayarakat, dan adanya intervensi politik. Kedua, mekanisme dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa hanya terpaku pada keputusan Bupati selaku kepala daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, hal ini mengakibatkan konflik baru yang mana bupati salah satu kepanjangan dari partai politik maka di setiap keputusan ada kepentingan partai, oleh karna itu mengenai penyelesaian sengketa hasil pilkades untuk memberikan kewenagan ke lembaga yudikatif untuk menyelesaikanya. Ketiga fiqih Siyasah menyikapi penyelesaian sengekata hasil pemilihan kepala desa, ialah dalam Islam mengajarkan musyawarah dan mufakat dan mengedepankan maslahat dari pada kemadhlaratanya, ini sejalan dengan dilakukan dalam penyelesaian sengkeata. disaat tidak menemukan titik terang maka pengadilan sebagai langkah akhir dalam menentukan hasil perselisihan menjauhkan pertikaian dan kemadhlaratn yang akan terjadi.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyelesaian, Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Fiqih Siyasah |
| Subjects: | Filsafat, Psikologi, Agama > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 03:31 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 03:31 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9542 |
Actions (login required)
 |
View Item |