Wiji Pangrestu, (2022) KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206043_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206043_2_bab1.pdf Download (396kB) | Preview |
|
|
Text
1808206043_6_bab5.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
1808206043_7_dafpus.pdf Download (438kB) | Preview |
Abstract
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing namun masih tetap dalam pantauan pemerintah pusat. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja/pelayanan. Kecamatan Kesambi sendiri termasuk salah satu kecamatan di Kota Cirebon yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana implementasi kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon? 2) faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon? 3) bagaimana kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan dalam perspektif fiqh siyasah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis terhadap data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian adalah: pertama, kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kecamatan tidak lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Kemudian camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat yaitu: manusia pelaksana, keuangan/modal, organisasi dan manajemen, dan faktor kepemimpinan. Ketiga, kedudukan dan peran camat dalam perspektif fiqh siyasah yaitu sebagai khalifah atau imamah, yang berarti seorang pemimpin.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kedudukan, Peran, Pemerintahan Daerah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 04:11 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 04:11 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9549 |
Actions (login required)
 |
View Item |