Irvan Azmi Hilmi, (2022) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN (STUDI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206021_1_cover.pdf Download (664kB) | Preview |
|
|
Text
1808206021_2_bab1.pdf Download (334kB) | Preview |
|
|
Text
1808206021_6_bab5.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text
1808206021_7_dafpus.pdf Download (277kB) | Preview |
Abstract
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Pasal 96 Ayat 1 UU NO 23 TAHUN 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran, sesuai Pasal 146 UU NO 23 Tahun 2014. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh karena itu DPRD juga berperan penuh terhadap fungsi pengawasan agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ditentukan. Fungsi pengawasan DPRD, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan terkait aturan Kawasan Tanpa Rokok, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainya. Data primer penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peraturan daerah dan data sumber datanya berasal dari informan. Sementara, penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa orang narasumber yang berasal dari kantor DPRD Kabupaten Kuningan. DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi antara lain Fungsi legislasi, Fungsi pengawasan, dan Fungsi anggaran. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, DPRD Kabupaten Kuningan memiliki kendala terkait kurang efektifnya pelaksanaan Perda tersebut, baik kendala eksternal maupun internal. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Kuningan memiliki hubungan kerja sama dengan Kepala Daerah serta Pemerintah Daerah guna untuk mendukung penyelesaian terkait permasalahan tersebut.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintahan |
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 06:26 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 06:26 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9553 |
Actions (login required)
 |
View Item |