Irham Maulana, (2022) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL KABUPATEN. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206068_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206068_2_bab1.pdf Download (419kB) | Preview |
|
|
Text
1808206068_6_bab5.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
1808206068_7_dafpus.pdf Download (209kB) | Preview |
Abstract
Pemilik usaha dalam menjalankan industri membutuhkan pekerja yang dapat menjalankan produksi dari industrinya. Oleh karena itu, pemilik usaha mengadakan hubungan kerja dengan pekerja yang terikat secara hukum. Hubungan tersebut membentuk simbiosis mutualisme. Tanpa pekerja, industri tidak akan berjalan semestinya. Dan sebaliknya, tanpa dana dari pengusaha, pekerja tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Baik Pekerja dan pengusaha, keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi hal tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang mengharuskan adanya Upah Minimum Regional (UMR). Kabupaten Brebes menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak lokasi perindustrian, baik industri lokal maupun non lokal. Dengan adanya Perindustrian ini berharap masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan hasil bekerja yang sebagai buruh pabrik. Maka penetapan besaran UMR harus dapat mensejahterakan masyarakat. Kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes kepada tenaga kerja belum dapat mensejahterakan sepenuhnya untuk para buruh di Kabupaten Brebes. Setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan dalam pengupahan. Buruh mengeluhkan upah minimum yang belum sesuai kebutuhan hidup layak untuk pribadi serta keluarganya. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui konsep pelaksanaan pemerintah mengenai Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Brebes, untuk mengetahui sampai mana usaha pemerintah dalam menangani Upah Minimum, dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani Upah Minimum di Kabupaten Brebes. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan siyasah Maliyah dalam penetapa UMR di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis data dengan cara mengolah data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian dari Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani upah minimum di Kabupaten Brebes telah sesuai prosedur dan dapat mensejahterakan tenaga kerja. Hanya saja ada tenaga kerja dan serikat buruh yang belum mendapat kepuasan sepenuhnya atas kebijakan pemerintah mengenai upah minimum terhadap para tenaga kerja atau buruh. Dalam pandangan siyasah Maliyah peran pemerintah Kabupaten Brebes telah sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an maupun hadits yang notabene sebagai pedoman hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Upah Minimum, Pemerintah, Tenaga Kerja |
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 07:12 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 07:12 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9563 |
Actions (login required)
 |
View Item |