Puput Putri Utami, (2022) PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI DI INDONESIA (Studi Analisis Hukum pada Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. di Pengadilan Agama Cirebon). Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808201004_1_cover.pdf Download (760kB) | Preview |
|
|
Text
1808201004_2_bab1.pdf Download (389kB) | Preview |
|
|
Text
1808201004_6_bab5.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
1808201004_7_dafpus.pdf Download (230kB) | Preview |
Abstract
Dengan adanya asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka poligami di Indonesia hanya diperbolehkan ketika keadaan darurat dan jika terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, praktek poligami yang terjadi ditengah masyarakat jauh lebuh luas dan beragam, termasuk di Pengadilan Agama Cirebon. Salahsatu diantaranya pada perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, padahal Termohon (istri pertama) masih dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak terdapat penyakit maupun cacat, dan dapat melahirkan keturunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan tersebut harus ditolak. Dalam hal ini belum diketahui bagaimana pertimbangan hukum mengenai dikabulkannya permohonan izin poligami ketika syarat fakultatif tidak terpenuhi dan upaya melindungi hak perempuan terhadap Termohon yang kerap kali terobjektifikasi dari dalil yang diajukan Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yakni, untuk mengetahui bagaimana analisis hukum dalam melindungi hak perempuan sebagai istri dari perkara permohonan izin poligami dan untuk mengetahui faktor penyebab dikabulkannya perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan Hakim menimbang melalui social justice dengan adanya persetujuan istri pertama menjadi pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami sebagai upaya perindungan hak perempuan dan dalam hal ketertiban keperdataan Majelis Hakim menjamin ahli waris serta kepastian harta bersama untuk menyelamatkan hak istri pertama. Hakim memutuskan izin poligami Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. dikabulkan melalui persangkaan dan keyakinannya ketika menggali suatu perkara yang didahului pembuktian. Dengan cara menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul dari poligami ini dan merujuk pada persetujuan istri pertama maka permohonan izin poligami tersebut layak dikabulkan meskipun syarat fakultatif tidak terpenuhi pada perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hak Perempuan, Poligami, Putusan, Regulasi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 08 Feb 2023 00:58 |
| Last Modified: | 08 Feb 2023 00:59 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9596 |
Actions (login required)
 |
View Item |