HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM BERNEGARA (Kajian Yuridis Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara)

Muhammad Faturahman Tsabit, (2024) HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM BERNEGARA (Kajian Yuridis Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.

Preview	Text 1908206071_1_cover.pdf Download (699kB) | Preview
Preview	Text 1908206071_2_bab1.pdf Download (354kB) | Preview
Preview	Text 1908206071_6_bab5.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text 1908206071_7_dafpus.pdf Download (644kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini mengkaji regulasi hak politik Aparatur Sipil Negara mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam berpolitik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan analisis kualitatif. Hak politik ASN adalah bebasnya ASN dalam menentukan pilihan terhadap politik dan menjaga netralitas dari pengaruh atau intervensi dari partai politik. Sehingga ASN harus netral baik dalam pemilu maupun dalam pilkada. Hak politik ASN dibatasi dengan aturan perundang�undangan dalam berpolitik dan diawasi oleh beberapa lembaga negara salah satunya oleh bawaslu. Berdasarkan dari penelitian ini terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai sikap politik yang harus dilakukan oleh ASN dalam pemilu maupun pilkada mulai dari UUD tahun 1945, UU ASN, UU Pemilu, UU Pilkada, PP Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Disiplin PNS, Keputusan Bersama 5 Instansi Pemerintah dan SE Ketua KASN Tentang Netralitas ASN. Selain itu, terdapat 3 fungsi bawaslu dalam netralitas ASN yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengawasan dan fungsi penindakan pelanggaran. Pencegahan merupakan tindakan preventif bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan selanjutnya melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan ketika tahapan pemilu atau pilkada berlangsung. Apabila telah dilakukannya pengawasan dan kemudian menemukan suatu pelanggaran. Maka bawaslu akan menindak ASN yang melanggar ketentuuan yang berlaku. Kata Kunci: Hak Politik, Netralitasi, Aparatur Sipil Negara

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	08 Mar 2024 04:40
Last Modified:	08 Mar 2024 04:44
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12848

Actions (login required)

View Item