Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT Bento Group Jalan Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat)

Miftahul Huda, (2024) Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT Bento Group Jalan Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat). Doctoral thesis, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC.

	Text 2008202046_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008202046_2_bab1.pdf Download (434kB)
	Text 2008202046_6_bab5.pdf Download (170kB)
	Text 2008202046_7_dafpus.pdf Download (304kB)

Abstract

Sistem pengupahan karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan industrial yang berfungsi untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Dalam konteks Indonesia, pengupahan diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak pekerja, termasuk ketentuan tentang upah yang layak dan mekanisme pengupahan yang adil. Dalam undang-undang ini, upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan, dengan ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha melalui pemberlakuan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP). PT Bento Group Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang F&B memiliki beberapa cabang yang tersebar di Pulau Jawa dan memiliki ratusan karyawan. Oleh karena itu, PT Bento Group Indonesia mengatur dan mempertimbangkan pengupahan terhadap karyawannya, salah satunya cabang PT Bento Group yang ada di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem, Bagaimana penetapan upah PT Bento Group?, Bagaimana dampak upah terhadap karyawan di PT Bento Group?, dan Bagaimana sistem pengupahan karyawan di PT Bento Group Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bento Group Indonesia memberikan upah karyawan per bulan dan setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi pemberian upah tidak berdasarkan porsi kerja atau porsi tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Sistem pengupahan ini memiliki dampak positif dan negatif bagi karyawan dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang aspek teknis, ekonomis, dan hukum dalam menangani pengupahan secara profesional. Penerapan sistem pengupahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan prinsip-prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha dan pekerja untuk memahami dan mengimplementasikan kedua sistem ini secara bersamaan guna mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pengupahan, Karyawan, Hukum Ekonomi Syariah.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	21 Feb 2025 09:20
Last Modified:	21 Feb 2025 09:20
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/14849

Actions (login required)

View Item