Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)

Novia Amalia Leghita, (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2008206048_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206048_2_bab1.pdf Download (339kB)
	Text 2008206048_6_bab5.pdf Download (123kB)
	Text 2008206048_7_dafpus.pdf Download (225kB)

Abstract

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir jalan raya. Permasalahan yang muncul pada pedagang kaki lima yang dianggap kurang tepat dikarenakan mereka mengganggu ketertiban umum padahal pemerintah sudah berupaya menangani masalah tersebut dengan berbagai cara seperti melakukan penertiban, relokasi serta telah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengindntifikasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan hambatan dan upaya dalam mengeimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 dan dampak terhadap pendataan pedagang kaki lima pada Implementasi Peraturan Dearah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014. Metode ini menggunakan medote yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di analisis dengan metode analisis deskriptif. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima. Dinas terkait melakukan tindakan pembinaan serta pengawasan terhadap tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dengan tujuan memberikan wawasan kepada edagang agar program dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik guna terwujudnya ketertiban umum. Dari faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut merupakan hal yang menjadikan Penerapan yang belum bisa terwujud secara maksimal. Hambatan tersebut bertujuan sebagai acuan untuk menata dan memberdayaan Pedagang kaki lima dari memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan Pedagang kaki lima, serta dalam Pemerintah mewujudkan sumber daya yang taat hukum pada jajaran Pedagang. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, Penataan dan Pemberdyaan, Pedagang Kaki Lima

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	25 Mar 2025 03:19
Last Modified:	25 Mar 2025 03:19
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15195

Actions (login required)

View Item