Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fikri Fatoni, (2026) Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130010_1_cover.pdf Download (631kB)
	Text 2283130010_2_bab1.pdf Download (432kB)
	Text 2283130010_6_bab5.pdf Download (338kB)
	Text 2283130010_7_dafpus.pdf Download (338kB)

Abstract

Fikir Fatoni. NIM: 2283130010. Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan pertambangan sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan akibat lemahnya pengawasan serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum. Hal tersebut terjadi pada pertambangan batu kapur di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, yang memicu kerusakan lingkungan dan kecelakaan kerja hingga menelan korban jiwa. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan penutupan kegiatan pertambangan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan, sehingga menjadi penting untuk dikaji secara yuridis mengenai status hukum penutupan dan pelaksanaan penerapan sanksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aktor kebijakan dan tokoh masyarakat, observasi partisipatif terhadap forum-forum musyawarah publik, serta telaah dokumen kebijakan daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan kegiatan pertambangan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon merupakan bentuk sanksi administratif yang memiliki dasar hukum yang sah karena adanya pelanggaran terhadap kaidah pertambangan yang baik dan benar serta kewajiban lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen UKL-UPL dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketidakpatuhan substantif, lemahnya pelaporan, serta tingginya risiko terhadap keselamatan dan lingkungan hidup memberikan legitimasi yuridis bagi pemerintah untuk melakukan penutupan sebagai pelaksanaan kewenangan pengawasan Pasal 71–75 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya penerapan sanksi administratif yang tegas dan berjenjang, serta keterbatasan kewenangan pengawasan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebabkan pelanggaran terus berlangsung hingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa, sehingga penegakan hukum akhirnya bergeser ke ranah pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kata kunci: penutupan pertambangan; sanksi administratif; perlindungan lingkungan hidup.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	06 Apr 2026 07:58
Last Modified:	06 Apr 2026 07:59
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17636

Actions (login required)

View Item