Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Studi Kasus Di Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon)

Amalia Wulandari, (2026) Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Studi Kasus Di Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130041_1_cover.pdf Download (834kB)
	Text 2283130041_2_bab1.pdf Download (381kB)
	Text 2283130041_6_bab5.pdf Download (194kB)
	Text 2283130041_7_dafpus.pdf Download (393kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penerapan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Penelitian ini fokus pada tiga masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diterapkan di tingkat desa; kedua, apa saja faktor yang mempercepat dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut; dan ketiga, dampak dari penerapan kebijakan tersebut terhadap kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara yang dalam dengan para pejabat pemerintah desa, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta masyarakat Desa Wilulang, didukung oleh pengamatan langsung di lapangan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III mencakup variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang sudah dijalankan dan masih dalam tahap awal pengembangannya. Pelaksanaan kebijakan masih kurang maksimal, terutama dalam hal komunikasi kebijakan dan ketersediaan sumber daya, termasuk tenaga manusia serta modal. Faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan mencakup adanya peluang ekonomi di desa, bantuan dari pemerintah daerah, dan semangat partisipasi dari masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, kekurangan tenaga pengelola yang memiliki kompetensi cukup, koordinasi yang tidak efektif antar lembaga, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola usaha koperasi. Dampak dari kebijakan tersebut mulai terasa dalam bentuk peningkatan akses permodalan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi bersama, tetapi perubahan yang terjadi belum terlihat secara nyata karena koperasi masih berada di tahap awal penerapannya. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Koperasi Desa Merah Putih, Instruksi Presiden

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	09 Apr 2026 02:11
Last Modified:	09 Apr 2026 02:11
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17653

Actions (login required)

View Item