Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)

Anggraeni Fuspita Dewi, (2026) Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130032_1_cover.pdf Download (858kB)
	Text 2283130032_2_bab1.pdf Download (428kB)
	Text 2283130032_6_bab5.pdf Download (279kB)
	Text 2283130032_7_dafpus.pdf Download (306kB)

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam tata kelola desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam perencanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai partisipasi masyarakat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di Desa Japura Kidul, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah mengatur partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa, yang di Desa Japura Kidul juga telah dilaksanakan secara formal dengan dukungan pemerintah desa dan BPD. Namun, dalam praktiknya partisipasi masih terkendala oleh rendahnya kehadiran warga, keterbatasan pemahaman, dominasi elite, serta kesibukan dan sikap apatis masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partisipasi belum berjalan optimal dan masih bersifat simbolik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat serta perbaikan mekanisme partisipasi agar perencanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih inklusif. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan Desa; Undang-Undang Desa

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	09 Apr 2026 02:48
Last Modified:	09 Apr 2026 02:48
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17662

Actions (login required)

View Item