Saniyah, (2026) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terhadap Aspek Sosial Budaya (Studi Kasus Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.
|
Text
2283130026_1_cover.pdf Download (3MB) |
|
|
Text
2283130026_2_bab1.pdf Download (3MB) |
|
|
Text
2283130026_6_bab5.pdf Download (990kB) |
|
|
Text
2283130026_7_dafpus.pdf Download (1MB) |
Abstract
Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia karena memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas anak di masa depan. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada dimensi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, percepatan pencegahan stunting menjadi agenda strategis pemerintah daerah, termasuk melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 tentang percepatan pencegahan stunting yang diimplementasikan hingga tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Susukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam konteks pelayanan publik di bidang kesehatan serta menilai kesesuaiannya dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dan perspektif Siyasah Dusturiyyah serta Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tenaga kesehatan, kader posyandu, dan perangkat desa, serta observasi langsung dan dokumentasi kegiatan program. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan variabel teori Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 di Kecamatan Susukan secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi lintas sektor melalui TPPS, keterlibatan aktif kader dan tenaga kesehatan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan deteksi dini pertumbuhan anak. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan ekonomi sebagian keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman gizi, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi pola asuh. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah dan Maqashid Syariah, kebijakan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan karena berorientasi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), sehingga tidak hanya memiliki legitimasi administratif, tetapi juga legitimasi normatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kata Kunci: Stunting, Implementasi, Kebijakan Publik, Peraturan Bupati
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 09 Apr 2026 07:36 |
| Last Modified: | 09 Apr 2026 07:36 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17698 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

