Implikasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/Pk.03.04/Kesra Tahun 2025 Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya Prespektif Hukum Administrasi Negara Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber)

Nursetiawati, (2026) Implikasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/Pk.03.04/Kesra Tahun 2025 Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya Prespektif Hukum Administrasi Negara Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130017_1_cover.pdf Download (3MB)
	Text 2283130017_2_bab1.pdf Download (2MB)
	Text 2283130017_6_bab5.pdf Download (601kB)
	Text 2283130017_7_dafpus.pdf Download (1MB)

Abstract

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan surat edaran tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Sumber serta meninjaunya dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan termasuk penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada pengamatan penerapan kebijakan di lapangan. Sumber data terdiri dari primer, melalui observasi pelaksanaan surat edaran dan wawancara dengan peserta didik, wali murid, serta tenaga kependidikan, dan sekunder, melalui dokumen resmi, literatur akademik, jurnal, buku, serta publikasi daring terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menafsirkan makna sosial, pola respons, dan implikasi kebijakan dari surat edaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran ini merupakan instrumen kebijakan administratif yang sah secara yuridis-administratif dan memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi aparatur pemerintahan dan satuan pendidikan di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Secara empiris, surat edaran berimplikasi nyata terhadap penyesuaian kebijakan dan program internal sekolah, terutama dalam penguatan karakter peserta didik dan penerapan nilai Gapura Panca Waluya melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, karena berorientasi pada kemaslahatan umum, memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kata kunci: Surat Edaran Gubernur; Pendidikan; Hukum Administrasi Negara; Fiqih Siyasah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 07:41
Last Modified:	10 Apr 2026 07:41
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17743

Actions (login required)

View Item