Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kota Cirebon (Perspektif Hukum Islam Dan Ham Internasional)

Dicha Fadilla, (2026) Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kota Cirebon (Perspektif Hukum Islam Dan Ham Internasional). Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.

	Text 2283110098_1_cover.pdf Download (561kB)
	Text 2283110098_2_bab1.pdf Download (365kB)
	Text 2283110098_6_bab5.pdf Download (179kB)
	Text 2283110098_7_dafpus.pdf Download (287kB)

Abstract

Tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Cirebon memerlukan perhatian yang serius. Hal ini diperkuat dengan belum adanya fasilitas seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), dan Pusat rehabilitasi. Hal ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, tentang bagaimana penerapan diversi dan juga penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Serta bagaina perspektif hukum islam dan HAM menilainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis (sociolegal approach). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, observasi partisipatif terhadap pihakpihak yang terlibat dalam proses diversi, serta telaah dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diversi dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di sudah sesuai dengan regualsi yang ada, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Hal ini tercermin dalam rendahnya tingkat keberhasilan diversi pada tahun 2025. Selain itu, penerapan diversi di Kota Cirebon belum sepenuhnya terinternalisasi sebagaimana termaktub dalam prinsip-prinsip syariat melalui iṣlāḥ (perdamaian) dan juga hukum universal. Hal ini dikarenakan dalam penerpaannya, aparat penegak hukum menemui hambatan diataranya; tingginya nilai kompensasi atau ganti rugi yang dituntut korban kepada pelaku, masih minimnya pemahaman masyarakat terkait penangan anak yang melakukan tindak pidana, dan masih belum tersedianya fasilitas pendukung seperti LPKS, LPKS, dan Pusat rehabilitasi di wilayah Kota Cirebon. Penelitian ini merekomendasikan adanya upaya dari pemerintah untuk segera menyediakan fasilitas penunjang dan juga semakin memasifkan sosialisasi ke masyarakat terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Kata kunci: diversi, anak pelaku, hukum Islam, ham Internasional

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	22 Apr 2026 05:07
Last Modified:	22 Apr 2026 05:07
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18030

Actions (login required)

View Item