Politik Hukum Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Santi Nur Khotimah, (2026) Politik Hukum Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130103_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130103_2_bab1.pdf Download (230kB)
	Text 2283130103_6_bab5.pdf Download (88kB)
	Text 2283130103_7_dafpus.pdf Download (157kB)

Abstract

Pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai lembaga negara dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai hambatan politik hukum dalam implementasi PKH, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, lemahnya koordinasi antar pelaksana, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH, mengidentifikasi hambatan politik hukum yang memengaruhi implementasi program, serta menilai kesesuaian pelaksanaan PKH dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Pasawahan pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih ditemukan kendala administratif, koordinasi kelembagaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran sebagai pelaksana teknis, koordinator, pengawas, dan fasilitator dalam pelaksanaan PKH, namun kewenangannya masih terbatas karena penetapan penerima manfaat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaksinkronan data, keterlambatan pembaruan data dan pencairan bantuan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem desil, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang dipengaruhi faktor politik lokal. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Pasawahan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, terutama dalam aspek pendampingan, penyaluran bantuan, dan pengawasan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kata kunci: Dinas Sosial, implementasi kebijakan, kewenangan, Permensos No. 1 Tahun 2018, politik hukum, Program Keluarga Harapan (PKH)

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	14 Jul 2026 02:56
Last Modified:	14 Jul 2026 02:56
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18326

Actions (login required)

View Item