Fahmi Habib, (2022) UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
1808206057_1_cover.pdf Download (903kB) | Preview |
|
|
Text
1808206057_2_bab1.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
1808206057_6_bab5.pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text
1808206057_7_dafpus.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mencapai kesetaraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perubahan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan pekerja, khususnya UU No. 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penenitian kualitatif dengan bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dan fakta diungkapkan dalam kata�kata dan gambar, bukan angka. Penulisan laporan penelitian kualitatif berisi fakta yang terungkap di lapangan untuk disajikan dalam laporan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia atau hak-hak dasar pekerja/buruh. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon memiliki peranan dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak asasi pekerja/buruh Secara umum pengertian peranan dinas tenaga kerja adalah peranan yang dirumuskan dalam bentuk hak dan kewajiban dinas tenaga kerja untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam peraturan perundang-undangan, istilah peranan dikenal dengan tugas dan fungsi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon sudah mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia pekerja/buruh. Upaya pemenuhan hak asasi manusia ini pun sejalan dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia perspektif fiqh siyasah, dimana dijelaskan bahwa pada dasarnya Islam melindungi hak asasi manusia tanpa pandang bulu baik hak asasi Muslim ataupun Non-Muslim sekalipun dan Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar membawa serangkaian ajaran hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat di dalam Al-Quran saja akan tetapi memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hak Asasi Manusia, Pekerja, dan Hukum Ketenagakerjaan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 06:52 |
| Last Modified: | 07 Feb 2023 06:52 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9561 |
Actions (login required)
 |
View Item |