Efektivitas Regulasi Perbup Kab Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Elektronik (Studi Kasus Di Desa Kebonkalapa)

Hani Haerunnisa, (2026) Efektivitas Regulasi Perbup Kab Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Elektronik (Studi Kasus Di Desa Kebonkalapa). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130037_1_cover.pdf Download (774kB)
	Text 2283130037_2_bab1.pdf Download (272kB)
	Text 2283130037_6_bab5.pdf Download (139kB)
	Text 2283130037_7_dafpus.pdf Download (238kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi administrasi pemerintahan desa guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 diterbitkan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus untuk mengatasi pelayanan administrasi desa yang masih konvensional. Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi tersebut, persepsi aparat desa dan masyarakat terhadap layanan administrasi elektronik, serta efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa di Desa Kebonkalapa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis (sociological approach). Sumber data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa dan masyarakat, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, pengelompokan ke dalam tema-tema tertentu, penyajian data secara deskriptif naratif, serta penarikan kesimpulan dengan mengaitkan data empiris, teori implementasi kebijakan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 lahir sebagai upaya mendorong digitalisasi pemerintahan desa guna menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada masa pascapandemi COVID-19. Aparat desa pada umumnya merespons positif penerapan layanan administrasi elektronik, namun pemahaman terhadap substansi regulasi masih terbatas. Sementara itu, persepsi masyarakat belum seragam akibat perbedaan tingkat literasi digital. Berdasarkan analisis implementasi kebijakan menurut model George C. Edward III, pelaksanaan peraturan tersebut di Desa Kebonkalapa belum optimal karena lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum mendukung secara memadai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 belum efektif dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan desa berbasis elektronik. Kata kunci: efektivitas regulasi; administrasi pemerintahan desa; pelayanan publik elektronik; SPBE; Desa Kebonkalapa.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	09 Apr 2026 06:54
Last Modified:	09 Apr 2026 06:54
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17684

Actions (login required)

View Item