PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KREDIT DALAM BENTUK BENDA SITA OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA CABANG KEDUNGWARINGGIN KABUPATEN BEKASI

Indra Maulana A. Mursid, (2026) PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KREDIT DALAM BENTUK BENDA SITA OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA CABANG KEDUNGWARINGGIN KABUPATEN BEKASI. Bachelor thesis, S1-Pariwisata Syariah UIN SSC.

	Text 2283120107_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283120107_2_bab1.pdf Download (876kB)
	Text 2283120107_6_bab5.pdf Download (566kB)
	Text 2283120107_7_dafpus.pdf Download (627kB)

Official URL: https://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Pemberian kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan utama yang tidak terlepas dari risiko, khususnya ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk mengurangi potensi kerugian, pihak bank biasanya menetapkan syarat adanya jaminan yang dapat dieksekusi apabila terjadi gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh bank rakyat indonesia (bri) cabang kedungwaringgin kabupaten Bekasi perspektif kitab undang undang hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap bank rakyat indonesia (bri) cabang kedungwaringgin kabupaten Bekasi sebagai data primer, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan perundangan terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, dengan tujuan menggambarkan secara objektif kondisi pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam bentuk benda sita oleh bank rakyat indonesia (bri) cabang kedungwaringgin kabupaten Bekasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan eksekusi jaminan kredit di BRI diawali dengan pemberian SP1, SP2, dan SP3 serta upaya persuasif seperti penagihan dan restrukturisasi kredit. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan hukum berupa ketentuan dan prosedur hukum, serta hambatan non-hukum yang berasal dari faktor sosial, ekonomi, dan kurangnya pemahaman debitur. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank melakukan eksekusi jaminan melalui lelang KPKNL sesuai ketentuan KUHPerdata dan HIR, yang juga dapat ditinjau berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, KUHPerdata.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	16 Jul 2026 06:54
Last Modified:	16 Jul 2026 06:54
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18807

Actions (login required)

View Item