Implementasi Prinsip Pelayanan Publik Dalam Administrasi Kependudukan Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 (Studi Kasus Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)

Nurhartati, (2024) Implementasi Prinsip Pelayanan Publik Dalam Administrasi Kependudukan Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 (Studi Kasus Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2008206030_1_cover.pdf Download (3MB)
	Text 2008206030_2_bab1.pdf Download (1MB)
	Text 2008206030_6_bab5.pdf Download (957kB)
	Text 2008206030_7_dafpus.pdf Download (1MB)

Abstract

Aspek penting dalam pelayanan pemerintah adalah administrasi kependudukan, yang mencakup pencatatan data identitas setiap warga negara. Administrasi kependudukan yang baik memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pelayanan yang efektif, transparan, dan mudah diakses akan mendukung kesejahteraan masyarakat, sedangkan pelayanan yang lambat atau tidak akurat dapat menimbulkan berbagai kesulitan, termasuk kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum mengenai peraturan yang ada dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Panguragan sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur kecamatan, seperti H. Absori, S.IP dan Ibu Dewi Srinani, serta masyarakat yang menggunakan layanan, seperti Sofiyatun, Lindasari, Ibu Nur, dan Sri Yati. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan hukum dan good governance, dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pelayanan publik di Kecamatan Panguragan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan sistem online yang belum optimal dan lamanya proses pelayanan. Faktor pendukung utama adalah kebijakan yang mendukung dan komitmen aparatur, sementara faktor penghambat utamanya adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses sistem online dan lamanya waktu tunggu, serta adanya praktik penggunaan calo untuk memperoleh pelayanan lebih cepat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar ada peningkatan sosialisasi prosedur administrasi kepada masyarakat, pengoptimalan sistem online yang lebih user-friendly, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah praktik calo. Kata kunci: pelayanan publik, administrasi kependudukan, good governance.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	21 Mar 2025 08:08
Last Modified:	21 Mar 2025 08:08
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15148

Actions (login required)

View Item